Beranda / BERITA / Hari Santri Nasional: Sebuah Kritik Kemenangan Kaum Sarungan

Hari Santri Nasional: Sebuah Kritik Kemenangan Kaum Sarungan


Oleh: Zaki Mubarak

SEBAGAI santri, saya sangat bahagia menghadapi hari santri nasional (HSN) 22 Oktober. Namun sebagai pemerhati sosial keagamaan, saya harus jujur untuk melihat kaum sarungan ini dalam dimensi kritik yang membangun. Tujuannya adalah untuk menyadarkan mereka atas beberapa pencapaian semu yang kurang membanggakan. Tentu saja, kritik ini tidak menjelaskan bagaimana kehebatan pencapaian positif dunia pesantren yang sangat mengagumkan, karena memang tulisan ini ditujukan untuk sekedar refleksi atas HSN, yang di dalamnya bukan hanya kelebihan tapi banyak kekurangan.

Saya mencoba membongkar pola perjuangan santri dari waktu ke waktu. Tujuannya untuk mengerti keyakinan, prilaku dan kecenderungan kaum santri dalam beberapa hal dalam kehidupan sosial keagamaan kita. Beberapa pola memiliki kemiripan dari waktu ke waktu, beberapa tidak. Ada banyak faktor yang mempengaruhinya, terutama dampak politik-ekonomi serta perubahan paradigma santri hidup dari zaman ke zaman.

Kaum Santri Era Penjajahan

Saya tidak akan bernostalgia terlalu jauh kepada sejarah panjang pesantren sebelum penjajahan datang. Patut diakui, identitas pesantren lahir jauh sebelum NKRI ada. Jauh sebelum nation-state menjadi sebuah system tatanegara modern, bahkan jauh sebelum pergerakan nasional baik era awal Budi Utomo, maupun era kedua Soekarno atau Ki Hajar Dewantara. Pesantren lahir dari Rahim tatanegara kerajaan, dimana nusantara terbelah menjadi ratusan kerajaan yang tidak bersatu. Islam dengan wajah pesantren, paling tidak merupakan instrumen utama untuk menyatukan bangsa disamping bonus demografis dan satu nasib dijajah.

Pada era penjajahan, pesantren sebagai sentral pendidikan Islam memiliki dua masalah. Masalah pertama adalah Islam sebagai agama “baru” yang harus disusupkan kepada masyarakat Indonesia yang mayoritas Hindu. Masalah kedua, pesantren adalah subkultur masyarakat yang memiliki masalah pelik politik. Penjajahan yang begitu panjang, telah menanamkan mental marjinal kaum inlander (pribumi) di hadapan kaum kulit putih. Alam bawah sadar telah diracuni oleh virus brutal bernama “kaum pribumi adalah kelas ketiga setelah Eropa dan keturuanan Tionghoa.

Dengan berbekal dua masalah itu, pesantren telah menyelesaikannya dengan dosis yang beragam. Masalah pertama akan perjuangan vis a vis dengan agama pribumi, Islam melakukan dengan persuasif. Akulturasi budaya dengan ajaran Islam terjadi dengan jinak tanpa senjata. Sinkretisme yang dituduhkan menjadi narasi negative kaum Islam belakangan adalah upaya para pejuang pesantren untuk menyebarluaskan risalah dengan damai dan tanpa cacat. Inilah yang dipegang teguh kaum santri untuk tetap bersikeras menciptakan Islam-Budaya sebagai sebuah wajah Islam khas milik nusantara.

Masalah kedua, pesantren memiliki kekuatan beda dengan kekuatan kaum nasionalis yang rasional-adiministratif. Dengan posisi pesantren yang unik di dalam tatanan sosial masyarakat Indonesia (terutama Jawa), maka pesantren dengan caranya bisa memerangi penjajah. Jika para pergerakan nasional melakukan perlawanan melalui negosiasi dan pergerakan akademis, maka pesantren memiliki cara beda. Pesantren adalah lembaga populis yang sangat menghargai rakyat melata. Kejelataan mereka yang tidak diakomodir oleh penjajah, membuat pesantren menjadi idola bagi rakyat kebanyakan. Di dalamnya, pendidikan tidak menjadikan transaksi uang yang memberatkan, bahkan dengan keinginan saja, seorang calon santri bisa langsung diterima dengan baik oleh kyai. Syaratnya, harus belajar dengan tekun, dan yang paling penting komitmen kepada kyai sebagai guru yang harus ditaati. (Hal ini memiliki perubahan mencolok saat ini, ketika lahir revolusi pesantren yang menggunakan beberapa terminologi pesantren yang sama namun meninggalkan tradisi pesantren yang lama).

Sistem ini berdampak kepada posisi pesantren dalam tatanan sosial masyarakat saat itu. Pimpinan pesantren memiliki posisi tawar tinggi dan bahkan melebihi posisi pejabat pemerintah kolonial. Seorang kyai bisa menjadi dokter dengan doa sebagai resep utamanya, bisa menjadi biro jodoh, konsultan, pengusir jin dan seterusnya. Segala masalah yang ada di masyarakat akan selesai dengan satu orang bernama kyai. Makanya, dengan segala “kesaktian” kyai, segala masalah diadukan kepada kyai dan ujungnya kyai dianggap sebagai lembaga “penyelesai” semua problematika hidup.

Dengan itu, apapun yang diminta kyai akan dipatuhi oleh masyarakat terutama oleh santrinya. Karena transaksi kyai-santri adalah relasi patron-klien, bukan uang, maka ia memiliki posisi sentral dalam menggerakan massa. Resolusi jihad yang digaungkan oleh KH. Hasyim As’ari sebagai Hadratus Syeikh (Gurunya Kyai) menjadi instrumen penting dalam memantik perjuangan kaum santri dalam melawan penjajahan 10 Nopember. Peperangan itu menjadi bukti valid atas sentralnya pesantren-kyai sebagai motor perjuangan. Dari kejadian ini pula HSN menjadi titik tumpu untuk dijadikan hari istimewa bagi kaum santri bersarung. Jadi, dalam konteks penjajahan, kaum santri telah berkontribusi besar bagi lahirnya NKRI, yan gtentu saja bergerak dengan para pejuang lainnya.

Kaum Santri Era Pra-Gusdur

Kenapa saya melihat ada Gusdur dalam perkembangan santri di dalamnya? Karena Gusdur, menurut saya dan tentu saja para ahli sejarah, yang berupaya menarik kaum sarungan ke gelanggang politik dan perkotaan. Memang bukan hanya Gusdur seseorang, tapi banyak tokoh Nahdlatul Ulam (NU) yang memiliki peran besar dalam hal ini, tapi tetap Gus Dur-lah yang mencoba menawarkan NU dari yang “tradisionalis-sarungan” kepada NU yang lebih modernis dan pluralis.

Sebelum menceritakan era Gusdur 1994, maka perlu kiranya menjelaskan santri di era sebelum Gus Dur. Era itu adalah era Soekarno, Soeharto, dan era Reformasi. Setelah merdeka, Kaum santri memiki peluang setelah Soekarno memberikan hadiah yang sangat istimewa yaitu Departemen Agama (Depag). Dengannya, kaum santri memiliki wadah untuk mengekspresikan keagamaan, walaupun terbatas karena mengurusi agama yang lainnya. NU yang memiliki saham dalam kemerdekaan diberikan peran yang besar dalam membangun bangsa lewat aktivitas keagamaan.

Karena NU adalah ormas keagamaan yang lebih moderat dan toleran terhadap keagamaan non-Islam, maka NU bisa menjembatani tujuan negara dengan agama-agama lainnya, maka klops sudah NU berwajah Depag saat itu (bahkan sampai saat ini). Kelompok lainnya diluar NU diberikan wilayah di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, atau departemen lainnya. Maka tidak salah bila sampai saat ini, NU lebih kental di Kementerian Agama ketimbang lainnya.

Bukan saja karena santri berbaju NU yang mampu mengikat keragamaan bangsa dalam dimensi agama, Soekarno pun memiliki jejak yang panjang dengan kaum santri. Sejak NU berpisah dengan Masyumi, NU terlihat mesra dan kaum Marhaen di PNI ataupun kaum nasionalis lainnya. NU atau istilah lain kaum santri sarungan memiliki kecenderungan politik nasionalis ketimbang politik agama yang saat itu banyak digaungkan oleh partai-partai Islam lainnya. Jadi, sangat dimengerti saat itu, kaum santri sangat nasionalis dalam bernegara namun di saat lain sangat agamis melalui aktivitas massif-terstruktur di pesantren. Jadilah kaum santri adalah kaum yang moderat dalam relasi agama-negara.

Namun, saat Soekarno jatuh kaum santri tidak memiliki peran yang banyak. Saat Soeharto membangun rejim, kaum santri tiarap dan kembali ke pesantren sebagai pusat kegiatannya. Dwi fungsi ABRI yang saat itu menjadi kekuatan penuh Soeharto dalam rejimnya telah membuat santri hilang posisinya, walaupun Depag masih ada. Kebijakan fusi partai politik yang dilakukan oleh Soeharto, membuat NU dan kaum santri harus puas berpolitik di Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Jadi jangan heran bila kader PPP lebih banyak didominasi kaum santri NU ketimbang lainnya.

Dalam konteks perkembangan Islam-santri Indonesia di zaman ini, muncullah banyak terminologi pesantren sebagai identitas yang tidak tunggal. Paling tidak ada dua wajah santri dalam tipologinya. Pertama, santri tradisional dimana mereka adalah pemegang syah dalam masyarakat santri sarungan, kedua adalah santri modernis yang mendefinisikan pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam umum yang bisa diambil oleh siapa saja. Jika ke-Islamannya baik, maka mereka memproklamirkan sebagai “santri”. Maka lahirlah kyai tanpa pesantren, ustad tanpa masjid, ulama tanpa pengetahuan utuh dan seterusnya. Kelompok inilah yang di kemudian hari menyebutnya santri modernis, bahkan saat ini muncul istilah santri post-islamisme.

Paling tidak ada perbedaan mencolok dari dua wajah santri ini; tradisionalis-modernis. Walaupun santri tradisional memiliki kelindan dengan sarungan dan budugan, namun dalam berpikir akademik mereka sangat terbuka. Karena kitab kuning yang mereka kaji adalah kitab yang beragam, maka pemahaman agama mereka beragam, sama halnya dengan struktur kitab kuning yang ada di pesantren. Kajiannya dinamis tidak rijid dan penuh dengan kontekstualisasi ajaran. Hal ini berbeda dengan kaum modernis, mereka tidak memiliki pemikiran yang terbuka dan dinamis, bahkan mereka cenderung rigid, tunggal dan memihak. Ini pula lah yang menyebabkan saat ini kelompok santri modernis tidak sehebat pemikiran-pemikiran santri tradisionalis, walaupun itu tidak mutlak.

Kehebatan santri modernis adalah pada manajemen administrasi. Pikiran-pikiran praktis dalam kemajuan kehidupan banyak dipikirkan oleh santri modernis, sehingga pola manajemen modern lebih menjadi keunggulan santri modernis ketimbang santri tradisionalis. Mereka berpikir membuat sekolah yang maju, rumah sakit yang lengkap dan tidak kaku pada masalah-masalah kajian kitab klasik. Hal ini berbeda 180 derajat dengan santri tradisionalis dimana mereka belum mampu mengelola administrasi dengan baik, bahkan cenderung “berantakan”.

Di akhir kekuasaan Soeharto, kaum santri tradisionalis semakin terabaikan, namun santri modernis mendapatkan posisi yang strategis. Dengan lahirnya berbagai instrumen keislaman semacam ICMI dan lainnya, santri modernis mendapatkan “kue pembangunan” dari Soeharto. Hal ini bisa dicari akar masalahnya, bisa jadi Soeharto melihat kecenderungan kelompok Islam modernis bisa diajak bersama membangun. Pola pemikirannya developmentalis yang sama dengan pemikiran yang dibutuhkan oleh Soehato saat itu. Di sisi lain, Soeharto sangat tidak senang terhadap kemunculan trah Tebu Ireng, Gus Dur, yang menguat setelah terpilih menjadi Ketua PBNU di Cipasung. Gus Dur walaupun setuju dengan “satu asas” bersama “Islam Yes, Partai Islam No”-nya Cak Nur, tetap Gus Dur menjadi “musuh” Soeharto sampai akhir rejimnya. ForDem yang didirikan Gus Dur menjadi instrumen penting sebagai kendaran untuk mengkritisi pemerintah, termasuk ICMI di dalamnya.

Dalam kontestasi Gus Dur-Soeharto inilah pamor Gus Dur semakin moncer. Kaum santri merasa ada “father” yang bisa menaunginya. Maka saat itu pulalah, tradisi tahlilan yang sempat marjinal di perkotaan mulai muncul kembali, saat itu pula ziarah kubur yang menjadi ciri khas NU menjadi booming kembali. Kaum santri mendapat momentum tepat saat Gus Dur membawa dan mengayomi mereka dalam paradigma tatanan sosial baru di bawah tekanan kekuasaan “Dwi Fungsi ABRI”.

Kaum Santri Era Gusdur

Ketika reformasi terjadi, sebelumnya sudah kental adanya kontestasi Gus Dur-Amin Rais. Gus Dur sebagai representasi santri tradisionalis dan Amin Rais sebagai wakil dari Muhammadiyah sekaligus santri modernis. “Pertempuran” keduanya sebenarnya di sengaja oleh Gus Dur agar dalam beberapa wajah relasi Islam-negara akan ada keseimbangan yang dinamis. Negara yang dibangun tanpa embel-embel syariah, diupayakan stabil dengan menternakan dualism pemikiran antara “Islam Formalis” dan “Islam Substansialis”.

Dengan kontestasi keduanya dalam dimensi perebutan ruang paradigma public, maka Islam memiliki wajah yang tidak sama dan selalu relevan dalam membincangkan nation-state dalam konteks NKRI. Namun, dampak dari kontestasi ini memunculkan saling dukung terhadap tokoh masing-masing. NU dan kaum santri tradisionalis yang asalnya tiarap di pedesaan dan tidak masuk ke gelanggang politik nasional, menjadi bersemangat untuk lebih memunculkan dirinya. Saat itu pulalah kaum santri berupaya untuk muncul baik sebagai pembela Gus Dur atau sebagai kampanye identitas yang perlu di perhatikan secara nasional. Maka Jakarta yang menjadi pusat pemerintahan mulai penuh dengan narasi-narasi ke-NU-an. Dari sini pula NU dan santri tradisionalis menguat di permukaan. Asalnya kaum endeso yang seperti bagian terbawah dari gunung es, sekarang muncul ke permukaan dan tanpa disadari didukung oleh masyarakat akar rumput (NU kultural) di perkotaan. Ini semacam momentum kembalinya NU sebagai wajah Nusantara setelah sekian lama “mati”.

Kaum Santri Ea Post-Gusdur

Apa yang diperjuangkan Gus Dur dan PBNU, sepertinya berhasil. Dengan memasukan PKB dalam perjuangan politik multipartai di era Reformasi, NU menguat kembali seperti tahun 1955. Gus Dur menunjukan arah kembali kepada kaum santri tradisionalis untuk berkiprah dalam politik, walaupun “diharamkan” dalam khittah 1926-nya NU. Dinamika PKB dalam berpolitik praktis tentu saja debatable di tubuh PBNU, namun tetap bahwa benak publik tidak bisa memisahkan antara PKB dengan NU dan santri tradisional. Hal ini berbeda kasus dalam benak public antara NU dan PPP.

Dengan warisan Gus Dur yang sangat kuat, santri tradisional memiliki kekuatan politik yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Massa NU yang begitu besar memiliki kekuatan basis masa yang dibutuhkan oleh semua partai politik. Nah, dari sinilah NU dan kaum nasionalis kembali bernostalgia. Fakta bisa menunjukan bahwa Megawati, pimpinan dan keturunan Marhaen mencalonkan presiden dengan menggandeng KH Hasyim Muzadi di 2004. Begitupula KH Sahal adik Gus Dur pernah menjadi Cawapres Wiranto. Saat ini di era Jokowi, baik Jusuf Kalla maupun KH. Ma’ruf Amin adalah kader NU yang sadar tidak sadar adalah kombinasi nasionalis-Marhaen dengan Islamis-NU.

Kemenangan Pilgub dan Pilkada lainnya menunjukan bahwa kekuatan suara NU sangat dahsyat terutama di Jawa. Jawa Barat, Tengah dan Timur dimenangkan oleh pasangan NU. Suara NU semakin seksi sehingga mau tidak mau pemerintah memberikan banyak stimulant kepada suara NU ini. Stimulant yang paling hebat dan sangat disyukuri oleh kalangan santri tradisionalis adalah HSN dan disyahkannya RUU Pesantren dan Madrasah.

Tentu ini adalah kemenangan santri, kaum bersarung. Suka tidak suka, HSN adalah stimulant dan perjuangan kaum sarungan untuk memiliki identitas nasional yang menggembirakan. HSN adalah bukti bahwa santri diakui peran dan eksistensinya oleh negara. Ketika HSN telah ditetapkan, maka santri memiliki momentum yang tepat untuk menunjukan jati diri terutama kado terindah HSN 2018 adalah disyahkannya UU Pesantren dan Madrasah. Selebrasi HSN begitu ramai di setiap kota, bahkan bisa mengalahkan ramainya 17 Agustus.

Hari Santri Nasional: Sebuah Kritik

Saya melihat, HSN diperlakukan istimewa oleh semua pihak, baik pemerintah melalui Kementerian agama, ataupun komunitas pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia. HSN menjadi sebuah titik tumpu semua kegiatan keagamaan dihidupkan secara semarak di Indonesia. Semua yang berhubungan dengan aktivitas pesantren, santri dan tradisi di dalamnya menjadi bagian tidak terpisahkan dari HSN ini. Saya bahagia akannya, karena dimensi agama memiliki kekuatan khusus di momentum HSN.

Namun, ada masalah pelik ketika HSN ini diklaim oleh hanya satu kelompok saja. Kelompok santri tradisionalis merasa bahwa ini adalah “hari”-nya, padahal dalam konteks revolusi pesantren, santri bukanlah hanya tradisionalis tapi ada modernis. Namun, kedua wajah ini belum bisa dipertemukan dalam satu arus atau frekuensi. Keduanya memiliki cara yang berbeda dalam memandang HSN. Klaim mengklaim terjadi sehingga keakuran dua wajah santri ini merupakan sebuah ketidak niscayaan. Mungkin di permukaan terlihat baik-baik saja, namun dalam alam bawah sadarnya tidak seperti yang Nampak. Satu contoh yang relevan adalah tentang keberpihakan pada pasangan capres-cawapres. Ketika yang satu NU banget, maka santri modernis merapat ke pasangan sebaliknya.

Gebyar HSN dan masalah dua wajah santri yang kurang bisa akur tadi bukan sebuah masalah. Jika dikritik pun bukan hal yang penting, karena gen keduanya sudah dari sono-nya begitu. Yang perlu saya kritik adalah tentang paradigma yang lahir dari selebrasi itu. Saya mencoba mengkritisinya dengan beberapa poin.

(1) HSN yang gebyar dan melibatkan masa yang banyak sebenarnya bukan HSN substantive dalam dimensi kemajuan santri. Gebyar memang penting untuk menunjukan eksistensi, namun ada hal substanstif yang hilang. HSN sejatinya menjadi muhasabah tentang peran santri masa kini. Pesantren yang memiliki masalah serius dalam kemampuan manajemen perlu dipikirkan solusinya. Munculnya mental Kyai yang terjun ke politik untuk mendapatkan kekuasaan juga menjadi masalah pelik. Wawasan kehidupan yang terbatas di kalangan pesantren pun adalah hal yang lumrah di kalangan pesantren. Teman saya berkata “Kyai itu tinggi ilmunya, tapi lemah wawasannya, sehingga banyak tertipu”. Kyai dan lembaga kepesantrenan perlu mereposisi dalam system kehidupan saat ini, terutama munculnya masalah-masalah baru di era disrupsi.

(2) Pesantren yang awalnya berorintasi fiqh-tasawuf minded sekarang memiliki kecenderungan tidak jelas. Pesantren menjadi lembaga yang bermetamorfosis sebagai lembaga persekolahan yang tidak sadar akan regenerasi ulama. Memang banyak pesantren yang mengelola persekolahan yang hebat, tapi bisa dipastikan lulusannya bukan untuk mempersiapkan kyai. Hal ini perlu dipikirkan, sehingga pesantren jangan terlalu dalam untuk masuk kepada area abu-abu ilmu pengetahuan umum, tapi harus focus kembali kepada jati dirinya. Semua pesantren tidak boleh berubah menjadi pesantren komprehensif, tetapi harus melestarikan pesantren takhasus penempa calon ulama reputatif.

(3) Munculnya mental materialisme di pesantren. Uang memang penting, tapi mental materialisme dalam jati diri pesantren akan merusak citra pesantren. Saya pernah mendapatkan informsi sebuah pesantren yang kyainya menjadi anggota LSM agar ditakuti oleh LSM lainnya. Mereka mendapatkan uang dari “jasa” keamanannya. Saya juga mendapatkan informasi pesantren yang banyak menggunakan lembaganya sebagai “jualan” untuk mendapatkan uang APBD/N. Banyaknya keluarga pesantren yang mencalonkan diri sebagai politikus juga sepertinya salah satu indicator materialisme telah menjangkiti pesantren secara umum.

(4) Tradisi “golden age” Islam semasa Dinasti Umayah dan Abasiyah perlu dikampanyekan lagi di pesantren. Pesantren harusnya bukan lagi media “rote learning” (belajar hapalan) tapi harus lebih kreatif dan inovatif lagi. Harus banyak karya yang hebat yang muncul di pesantren terkait dengan karya akademik-Islami yang hilang. Tradisi menulis ilmu yang dipertunjukan oleh Al Ghazali, Ashab Syafi’i dan lainnya harus segera diviruskan. Ma’had Ali yang belum setara dengan perguruan tinggi umum dalam legal-formalnya perlu diperjuangkan. Agar, lulusannya memiliki “harga diri” lebih di hadapan ummat. {}

Bumisyafikri, 16/10/2018,
Sepekan menyongsong Hari Santri Nasional

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *