Beranda / Uncategorized / Irisan “Sertifikasi” Muballigh dengan Terorisme

Irisan “Sertifikasi” Muballigh dengan Terorisme


Oleh: Zaki Mubarak

IRISAN yang saya maksud adalah hubungan dari berbagai variabel ketika didekatkan. Sertifikasi muballigh sebagai variabel yang muncul pada tanggal 18 Mei 2018 dihubungkan dengan Terorisme yang terjadi dalam jarak waktu yang tidak jauh. Secara kronologis, memang dua variable ini berdekatan, tapi dalam konteks proses, saya yakin bahwa keduanya memiliki keterhubungan yang terpisah. Yang satu dilakukan oleh Sekjen Kementerian Agama yang sudah jauh-jauh hari mewacanakan sertifikasi muballigh, yang kedua adalah kejadian insidental dan cenderung seporadis. Tapi siapa yang larang untuk menghubungkan keduanya?

Penelitian kuantitatif asossiatif tidak melarang apapun untuk dikorelasikan. Saya dengan meja yang saya pakai menulis pun bisa dikorelasikan, apalagi hubugan saya dengan istri saya. Pasti ada hubungannya. Dua anak saya adalah data yang tak bisa dibantahkan. Jadi, menghubungkan Sertifikasi Muballigh dengan terorisme adalah hal yang wajar dan normal. Dan saya melihat, dalam “benak publik” kedua variable ini memiliki hubungan erat, baik dari sudut kronologis, maupun kontestasi politik yang telah merembet ke agama. Agama sebagai instrument yang seksi untuk di”mainkan” politisi di tahun politik, telah memaksa ada sertifikasi muballigh. Begitupun terorisme yang terjadi kemarin, publik masih meraba-raba antara hubungan politisi dengan bom bunuh diri yang menjadi rekasyasa. Semuanya masih abu-abu.

Nah, saya tidak dalam menghubung-hubungkan tanpa alasan. Saya berupaya berpikir akademis dan bukan hanya jurnalis. Saya berupaya keras untuk mencari hubungan logis antara dua variable yang kita bahas. Tujuannya adalah agar kita bisa menjawab, kenapa perlu adanya sertifikasi muballigh dan kenapa muballigh memiliki hubungan erat dengan terorisme. Saya coba pakai pisau analisis Critical Discourse Analysis yaitu analisis wacana kritis. Wacananya saya ambil dari berbagai media baca yang saya mampu meraihnya. Mungkin analisisnya tidak lengkap atau bahkan salah, karena wacana yang saya perolehpun tidak lengkap. Untuk melengkapinya, itu tugas Anda.

Kenapa Muballigh Harus Tersertifikasi

Dua ratus orang telah tersertifikasi oleh kementerian Agama sebagai muballigh (penyampai risalah, da’i) Indonesia yang “legal”. Mafhum muhalafah (logika sebaliknya) dari daftar sertifikasi ini adalah bahwa di luar 200 muballigh itu adalah muballigh Indonesia yang tidak legal. Mungkin narasinya tidak seekstrim itu, tapi itulah logika. Ketika hal ini di legalkan, maka hal yang lain tidak legal. Walaupun dari sisi kuantitatif, hal ini mustahil. 78% dari lebih 250 juta populasi seluruh Indonesia adalah muslim dan harus dilayani oleh 200 orang. Ini mustahil.

Yang paling menggelitik dari keputusan hasil sertifikasi itu adalah tidak memasukan muballigh kondang “dai sejuta viewer” Ustad Abdul Somad. Jutaan viewer Youtube telah membuktikan bahwa Ia adalah da’I yang populer di dunia maya. Bahkan, dalam dunia nyata juga ketika beliau memberikan ceramah di masjid, maka ribuan orang berduyun-duyun mendengarkan ceramahnya secara langsung. Bagi saya, ini tidak “fair”, karena bagaimanapun, beliau adalah ustad yang paling dicari ceramahnya di Youtube disamping ustad Evie Effendi dan lainnya.

Ketidak setujuan saya pun seiring dengan pandangan para netizer berhaluan politik. Mereka menyatakan: “Kalau saja UAS (Ust Abdussomad) dan muballigh lainnya (gambar muballigh yang banyak berseliweran di Youtube dan TV Khas Islam) tidak dipilih oleh pemerintah menjadi muballigh legal, maka apakah kita masih ingin melegalkan pemerintaha hari ini di tahun 2019.” Tulisan itu sangat satire dan politisasi agama menjadi kental. Dalam konteks ini, fenomena sertifikasi muballigh ditarik ke pusaran politik pilpres, ini normal tapi mendesakralisasikan “agama” yang seharusnya berposisi lebih “suci” dari sekedar politik.

Tapi itulah kenyataannya. Domain agama dan politik tidak bisa dipisahkan, karena keduanya memiliki hubungan “simbiosis mutualisme”. Sebagian ulama meyakini, tegaknya agama harus dibantu dengan kekuasaan. Inipun sama dengan masa nubuwah (kenabian) dimana Nabi adalah sebagai pimpinan negara (teokrasi) di satu sisi, tapi disisi lain sebagai penghulu agama (Rosul). Keduanya berdempetan dalam personifikasi Nabi Muhammad, sehingga konflik atasnya tidak kentara. Politik yang merupakan instrument untuk meraih kekuasaan disatupadukan dalam risalah agama kenabian yang menjadi instrument kehidupan. Keduanya terintegrasi dengan kaffah.

Nah, sekarang adalah bukan masa nubuwah. Ada dikotomi yang jelas antara politik dan agama. Politik (saat ini) memiliki nilai sendiri yang jauh dari nilai keagamaan. Ilmu politik yang berkembang adalah ilmu politik demokratis-liberalis yang sejatinya bukan berasal dari nilai-nilai spiritualisme agama. Jadi, kalau sekarang memaksakan ilmu politik disenyawakan dengan agama, ini bagaikan air dan minyak. Memang ada usaha fakultas ilmu sosial dan politik untuk mengajarkan mata kuliah agama kepada calon politikus itu, tapi tetap kajian politiknya adalah politik yang lebih melebar kepada urusan dunia bukan integrasi duniawi-ukhrowi.

Jadi, akan sulit sekali menyatukan politik dan agama dari sudut tabiatnya. Agama itu suci, berdimensi ilahiah dan bervisi spiritual. Agama adalah instrument untuk meraih kebahagiaan di dunia sekaligus di akhirat. Agama mirip “opium” (meminjam istilah Mark) dimana pengikutnya wajib mengikuti tanpa protes dan kritis. Isinya adalah menunjukan bahwa berbuat baik akan masuk surga (kenikmatan) dan bila sebaliknya akan masuk kepada neraka (penyiksaan). Jadi Agama harus dipatuhi secara kaffah, tanpa ada protes, kritik bahkan harus dilaksanakan dengan memaksa. Ketidak patuhan akan dimasukan kepada kaum berdosa dan menjadi kawannya syetan. Nah politik? itu adalah sesuatu yang berbeda.

Tapi, faktanya agama dan politik memiliki hubungan simbiosis mutualisme. Yang satu membutuhkan kekuatan untuk menyebarkan agama, seperti yang dilakukan oleh Abdul Wahhab kepada raja Saudi Arabia, yang satunya lagi membutuhkan suara “kepatuhan” pemeluk agama untuk kepentingan meraih kekuasaan ala demokrasi “one man, one vote”. Semakin agama bisa dikendalikan, maka semakin mudah pula suara itu dialirkan. Jadi keduanya memiliki hubungan atau kalimat ekstrimnya “perselingkuhan bin konspirasi” untuk mencapai tujuannya masing-masing. Apakah itu haram? Saya kira tergantung dari sudut mana kita memandang.

Lalu benarkah sertifikasi muballigh adalah urusan politisasi agama? Saya melihatnya demikian. Ketika dahulu khotib dan muballigh tidak membutuhkan sertifikat “kelegalan” ceramahnya dan tiba-tiba sekarang keluar daftar muballigh tersertifikasi oleh pemerintah, maka ada apa dengan maksud pemerintah. Saya kita benak publik pun akan menyetujui pendapat saya, dimana pemerintah memiliki tujuan khusus. Ada sertifikasi “by design” yang dilakukan oleh penguasa politik untuk meminimalisir “suara agama” mengalir deras ke “partai agama” (atau partai Allah, meminjam istilah Amin Rais). Apakah ini salah?

Dalam politik tidak ada yang haram. Apapun bisa dilakukan demi menjalankan tujuan kekuasaannya, termasuk mempermainkan agama di dalamnya. Masalahnya, apakah agama begitu picik diperlakukan oleh politik seperti itu. Saya kira, agama terlalu suci untuk ditarik kepada pusaran politik. Memang di sana ada tujuan mulia, yakni meminimalisir pemahaman radikal tentang Agama. Tapi apa harus seekstrim itu? Saya yang tidak masuk dalam daftar itu, apa harus menghentikan ceramah seperti biasa?

Terorisme adalah Alasan Logis Sertifikasi Muballigh

Jika sertifikat muballigh dihubungkan dengan politisasi agama, maka sesiapapun pasti akan menolaknya, termasuk politisi-normatif. Jika itu terjadi, maka para pemeluk agama akan melihat adanya proses desakralisasi politisi atas agama. Mereka akan jatuh dan tidak akan terpilih lagi dalam medan politik. Jadi mereka harus hati-hati mempermainkan politisasi agama. Karena, ini sensitif.

Hal yang paling logis dan mendesak adalah bagaimana sertifikat ini menjadi sesuatu yang penting. Pemerintah harus mencari bagaimana publik membutuhkan sertifikasi ini sebagai sebuah pembenaran. Harus dicari cara bahwa dengan itu, publik akan aman, nyaman dan tak merasa terancam dengan adanya sertifikasi. Saya memilih jawaban ini adalah dengan isu terorisme.

Dengan ancaman terorisme yang menakutkan dan mencemaskan, maka pemerintah dengan retoris mampu menggiring opini bahwa sertifikasi muballigh adalah sesuatu yang penting. Coba bayangkan, bagaimana tidak penting, bahwa pelaku terorisme adalah mereka yang belajar dari muballigh yang mayoritas mantan pejuang Afganistan, Suriah dan seterusnya. Pemerintah tidak mau hal ini terus terjadi, karena kekuatan control pemerintah atas warganya sangat terbatas. Sertifikasi adalah instrument utama dalam mengendalikan pemahaman Islam radikal.

Sejatinya, instrument ini tidaklah sempurna. Publik tidak akan menghiraukan daftar muballigh legal versi pemerintah itu. Mereka sudah dekat dengan ulama yang ada di daerah masing-masing, apalagi untuk mengundang mereka membutuhkan kocek yang sangat dalam. DKM tidak akan berpikir sebodoh itu. Namun, dengan instrument ini, pemerintah memiliki payung hukum dan alasan untuk menangkap atau mengintimidasi muballigh yang tidak terdaftar untuk takluk kepada keinginan penguasa. Isi khutbah harus sesuai keinginannya atau narasinya harus dari 200 muballigh legal terdaftar tadi.

Dampaknya, kekhusuan mendengarkan ceramah menjadi terganggu. Publik akan merasa terancam hak mendengarkan khutbah dan ceramahnya apabila pemerintah dengan massif membuntutinya. Laporan demi laporan akan lahir seiring dengan “legalisasi” muballigh. Polisi akan memiliki ruang lebih dalam mengoreksi atau menetralisir ajaran demi nasionalisme dan kebhinekaan. Muballigh juga harus berhati-hati, bahwa pengawas mereka menjadi empat. Dua malaikat dan dua petugas keamanan; polisi dan TNI. Apakah hal ini akan membuat negeri lebih baik?

Solusinya?

Tadi saya sudah menghubungkan kedua variable yang dimaksud. Keduanya memiliki kelindan satu sama lain. Sertifikasi mubaligh adalah salah satu upaya negara dalam meminimalisir terorisme, walaupun dalam benak publik akan terdapat prasangka lainnya. hal itu pun berlaku buat saya. Apakah benar sertifikasi itu untuk menjaga NKRI dari serangan terror dan radikalisme ajaran. Apakah mungkin adanya motif lain yang lebih “grand design” dari sekedar itu, misalnya bagaimana mencoba mengendalikan Islam dalam kerangka sekularisme.

Ah sudahlah. Prasangka itu tidak penting. Yang penting hari ini adalah solusinya. Saya memiliki solusi atas irisan sertifikasi mubaligh dengan terorisme. (1) pemerintah perlu memberikan data lengkap kepada para ulama dan cendikiawan tentang para lulusan “jihad” di negeri orang. Hal ini difungsikan agar para ulama bisa mengontrol secara bersama ajaran-ajaran yang akan diviruskan kepada anak bangsa. Masih banyak muballigh yang cinta NKRI yang harus diberi data untuk mempertahankan bangsa ini dari serangan terorisme dan radikalisme agama.

(2) pemerintah harus menarik daftar “200 muballigh legal” tadi. Ini tidak fair bagi sebuah consensus agama. Ketika ada keberpihakan negara kepada satu kelompok, maka kelompok lain akan merasa disisihkan. Mungkin narasi “legal” tidak muncul dalam SK itu, tapi benak publik akan menginterpretasikan seperti itu. Sangat normal, karena beberapa kasus telah membuat mereka terlalu “tidak percaya” kepada pemerintah. Walaupun menggunakan narasi lain Semisal “muballigh tersertifikasi” tapi makna di publik akan berbeda. Penarikan adalah solusinya.

(3) perlu adanya sekolah politik Islam. Saya tahu bahwa beberapa dekade kemenag membuka prodi Jinyah Siyasah (Politik Islam) dan sekarang namanya HTN (Hukum Tata Negara, tanpa Islam). Faktanya, peran mereka sangat sedikit, bahkan politisi Islam berasal bukan dari prodi tadi. Hal ini bisa wajar, karena lulusannya belum mampu bersaing dengan FISIP dan prodi lain. Yang harus pemerintah lakukan adalah membuat sekolah (informal) politik Islam yang membidik anak cerdas untuk dididik oleh para politisi Islam senior dan membuat baiat untuk meluruskan sistem politik Indonesia di masa depan. Mereka harus menjadi agen untuk merubah politik yang sangat liberal menjadi politik Islam yang kuat. Upaya ini akan meminimalisir dikotomi Agama dan politik yang satu sama lain bisa menjadi predator lawannya. {}

Flu dan Pilek yang bikin Pening
Bumisyafikri, 19/5/18

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *