Beranda / BERITA / Mudzakarah 1000 Ulama di Tasikmalaya, Ada Apa?

Mudzakarah 1000 Ulama di Tasikmalaya, Ada Apa?


Oleh: Zaki Mubarak

AMAT berbahagia saya mendengar kabar bahwa ada kegiatan Ulama di Tasikmalaya. Sebagai warga Tasik, tentu saja ini adalah keberkahan tersendiri. Tak tanggung-tanggung akan ada atau datang seribu ulama untuk berkumpul dalam arena bernama Mudzakarah 1000 Ulama (MSU). Hal ini pun diendorse oleh para tokoh ulama dengan video yang beragam, ada Wasekjen MUI, ada Ustadz Arifin Ilham ada juga Ustad Abdul Somad. Melihat endorser-nya tentu saja kegiatan ini bersekala nasional dan bisa jadi memiliki pengikut yang banyak.

Namun di atas kekaguman saya, ada sejumlah pertanyaan besar yang harus saya temukan jawabannya. (1) Memilih Tasik sebagai sentrum untuk seribu ulama tentu saja memiliki alasan, baik alasan historis, sosiologis maupun geografis. Dari beberapa alasan saya tidak menemukan alasan pas. Secara historis-sosiologis, Tasikmalaya memang memiliki keberhasilan dan kesuksesan dalam menyelenggarakan acara nasional-keagamaan. Acara itu bernama Muktamar NU ke 29 di Pesantren Cipasung yang memilih Gusdur sebagai nahkodanya, juga acara komisi fatwa MUI bernama Ijtihad Ulama ke-4 di tempat yang sama. Acaranya sukses dan saya pun ikut membantu sebagai coordinator tamu ulama internasional.

Di lihat dari penyelenggaranya, tentu saja nama besar pesantren di Tasikmalaya bisa menjadi alasan, baik dari sudut simbol maupun sosiologi keagamaan. Dalam konteks MSU yang akan diselenggarakan di pertigaan Bantar, rasanya ini memiliki akar historis yang kurang. Bila saja MSU ini ingin menjadikan Tasik sebagai sentrum Ulama nasional, maka tempat yang paling representative adalah Mesjid Agung Tasikmalaya dengan GDI sebagai pusat kegiatannya, bukan di pinggir kota Tasik. Secara geografis tempat yang dipilih tidak strategis, walaupun saya tidak tahu alasan utama pemilihan tempat tersebut. Mungkin karena luasnya parkir dan megahnya masjid, atau afiliasi keagamaan tertentu. Saya tak tahu.

(2) MSU dikaitkan dengan Muktamar Majelis Mujahidin (Indonesia). Ada beberapa hal yang harus saya kritisi. Pertama tentang terminology “ulama”. Hari ini terminology ulama memiliki desakralisasi. Ulama yang dahulu bersifat sacral dan menjadi simbol dengan definisi yang ketat (man yahsa Allaho min ibadihi al ulama, orang yang takut kepada Allah dari hamba-Ku adalah ulama). Kesakralannya menjadi rendah manakala muncul yang mengaku dirinya ulama dengan pengetahuan yang kurang mumpuni. Bahkan, banyak hal yang menggelikan bahwa ulama atau kyai dideklarasikan gelarnya, Semisal gerakan kyai muda, ulama muda atau sejenisnya. Memang baik untuk regenerasi, tapi ini mendistorsi makna ulama yang maqomnya sangat tinggi. Nah dalam konteks MSU, ulama mana yang dimaksud? Jangan-jangan MSU memantik polarisasi ulama yang kian menajam.

Sejak Pilpres 2014 dan menguat pada kasus penistaan Al Qur’an oleh Ahok, polarisasi ulama sangat kental. Ada gunjingan antar ulama, ada fitnah, ada kecurigaan dan seterusnya. Bahkan, terminology “ulama” akan dicantumkan di depan namanya apabila masuk ke dalam kelompoknya, bila tidak, jangan harap dihormati sebagai ulama. Ulama pun mengalami politisasi. Kasus longmarch Ciamis-Jakarta yang dilakukan oleh para santri dan tentu saja dengan ulamanya beberapa hari yang lalu adalah display bagaimana politik mencoba menggunakan narasi ulama untuk kepentingan politik. menggelikan memang, tapi itulah upaya ummat untuk menyerukan aspirasi politiknya, walaupun bagi saya itu adalah upaya desakralisasi ulama. Dari mimbar ke jalanan.

Kedua, Majelis Mujahidin Indonesia (MMI). MMI yang saya tahu adalah sebuah gerakan agama yang merespon terhadap dampak era globalisasi. Salah satu yang terdampak adalah akhlak Islam, ketidak adilah terhadap Islam dan Islam sebagai agama yang tertuduh oleh dunia Barat. Majelis ini mencoba mencari formula untuk berijtihad dan berjihad dalam memerangi dampak globalisasi yang dipimpin oleh Barat. Beberapa ijtihad ini dimanifestasikan dalam ikut berperang di wilayah konflik dan bahkan “memerangi” ketidak adilan melalui cara-cara “terror” terhadap negara atau masyarakat tertentu. Tentu saja, MMI memiliki alasan agama yang bisa dibenarkan oleh teks atau konteks pemahaman agama, tapi dalam konteks negara hal ini memiliki masalah. Dari ketidak sepahaman MMI-negara itulah, gerakan ini dituduh “terror” oleh negara sehingga pimpinannya Al Ustad Abu Bakar Ba’asir dipenjara dan juga para pengikutnya yang berafiliasi ke Jemaah Ansor Tauhid (JAT) dan Jemaah Ansor Daulah (JAD) menjadi tertuduh “terroris” oleh negara.

Ketika MMI melakukan muktamar dengan memboncengin terminology Majelis Mudzakaroh, maka hal ini menjadi bias. Satu sisi negara memiliki “permusuhan” dengan MMI yang dituduh sebagai gerakan terror, tapi di sisi lain MMI menggunakan sentiment “ulama” untuk berkumpul di satu titik dengan jumlah yang luar biasa banyaknya. Negara pasti memiliki kebingungan, satu sisi MMI harus tetap diawasi, tapi di sisi lain “ulama” tidak bisa diintervensi atau diinterupsi oleh negara (baca: polisi).

Bahkan menggunakan istilah “mudazkarah” saja, ini tentu merupakan strategi untuk mengaburkan makna MMI itu sendiri. Mudzakarah adalah istilah yang melekat kepada MUI, seperti melekatnya “bahtsul masa’il” pada NU atau “majelis tarjih”-nya milik Muhammmadiyah. Walaupun tidak ada larangan untuk menggunakan istilah itu, tapi tetap benak publik mengaitkan satu istilah dengan kegiatan dan kelembagaan yang melekatnya. Jadi MSU ini adalah kegiatan MUI atau kegiatan MMI? Atau keduanya sudah sepakat untuk berafiliasi? MUI yang merupakan kepanjangan tangan pemerintah bersama dengan MMI yang bagi beberapa kasus memiliki pertentangan dengan pemerintah. Apakah begitu? Kalau benar, saya bahagia.

(3) Bila saja MSU adalah kegitan tahunan atau teragendakan setiap temo tertentu, mungkin tidak akan ada kecurigaan politik di dalamnya. Di tahun politik 2019 dan kebutuhan mendaftarkan calon presiden pada Agustus 2018, maka segala hal yang melibatkan banyak orang akan diseret kepada isu politik Pilpres. Begitupun dengan pendapat saya. Saya mencoba mengurai, apakah kegiatan ini merupakan gerakan politik?

Melihat komposisi “ulama” yang mengendorse dan geliat keberpihakan ulama terhadap anti-Jokowi, saya melihat ada kepentingan politik di dalamnya. Mungkin ini analisis ceroboh saya, tapi saya harus cari logika alasannya. Beberapa alasan mungkin bisa menjadi sandaran; (a) MSU adalah kegiatan insidental bukan tahunan, sehingga gerakannya bukan hanya untuk gerakan sosial-keagamaan semata tapi lebih dari sekedar itu. (b) ketidak adilan Era Jokowi terhadap kelompok Islam tertentu memicu gerakan yang mengatasnamakan ulama untuk bersatu melawan. Setelah Habib Rizieq Shihab (HRS) “dikriminalisasi” oleh chat mesumnya, maka salah satu kekuatan yang bisa dilakukan adalah Jemaah ulama. Tidak ada aktor sekuat magnet HRS untuk merubah arah politik seperti di DKI, solusinya adalah perkumpulan para ulama. (c) kuatnya elektabilitas dan popularitas Jokowi tidak terbendung sehingga alat primordial yang bisa mengalahkannya adalah dengan pola agama. Simbol ulama yang memiliki status paling tinggi dalam agama mayoritas (Islam) dapat diupayakan untuk mengalahkan Jokowi dan ini pun sudah terbukti berhasil pada Pilgub DKI.

Bisa jadi, tuduhan politisasi agama yang saya ungkapkan tidak benar adanya. Alasan “al ittihadul ummat” (penyatuan ummat) yang menjadi ruh MSU adalah yang paling utama. Namun, lagi-lagi saya harus mengkoneksikan gerakan ini dengan ulama lain di luar penggerak MSU. Saya tidak melihat ulama yang dimaksud adalah ulama-ulama NU dan Muhammadiyah. Mereka sepertinya tidak termasuk dalam daftar penting MSU. Secara personal mungkin bisa, tetapi secara organisatoris, saya tidak melihat gelagat itu.

Bocoran yang saya dapatkan dalam perbincangan WA yang saya ikuti bahwa para ulama Kabupaten Tasik sudah merekomendasikan untuk tidak hadir di acara MSU. Alasan kepentingan politik yang kental mungkin menjadi konsideran penting untuk tidak menghadirinya. Kecuali para ulama yang sudah masuk ke dalam panitianya, para ulama kota Tasik pun masih mencari informasi tujuan kegiatan ini. Bila saja MSU ini adalah di dalamnya konferensi atau muktamar MMI, maka para ulama akan berpikir dua kali. Kita tidak bisa menyangkal bahwa ulama tasik adalah mayoritas ulama “kampung” yang anti gerakan politik, anti melawan pemerintah, anti perseteruan sesama ulama. Mereka hanya fokus pada pengabdian kepada masyarakat dan santri yang mengaji di pesantrennya. Jika mereka tahu ada agenda tersembunyi, maka saya meyakini ini akan tertolak dengan sendirinya. Walaupun ini pun tergantung dari marketing acaranya.

Bagi saya yang muslim dan tahu begitu besar dampak politik bagi kehidupan, tentu saja acara ini sangat baik. Namun dalam benak saya, ada dua ambivalensi keberpihakan. Pertama saya harus akui bahwa Ulama adalah simbol ummat yang bisa menjadi “mulut” ummat dalam menentukan nasib politik. Ini sangat baik, namun saya tidak yakin apakah ulama akan memiliki formula tawaran politik untuk pilpres yang menjamin? Jika saja gerakan “Asal Bukan jokowi” (ABJ) yang digaungkan, maka saya tidak setuju, karena formulanya tidak solutif. Jika yang ditawarkan adalah Prabowo pun, saya tidak yakin jaminannya. Karena mau tidak mau, keberpihakan politik kadang-kadang manis dimulut tapi perih di kenyataan.

Kedua, saya takut ketika ulama ditarik kepada politik, maka yang terjadi adalah kontestasi politik. Ujungnya adalah menang-kalah. Jika menang maka otoritas ulama diakui oleh ummat, jika kalah maka otoritas ulama memiliki masalah di hadapan ummat. Terlepas ini adalah kontestasi politik yang beresiko, eskalasi “kecurigaan” atas ulama yang tidak sependapat arah politiknya akan semakin menguat. Hal ini tidak membaikan bagi ummat. Polarisasi simbol ulama akan semakin kental dan ummat akan semakin kebingungan dalam menentukann jalan politiknya. Ini berbahaya. Sebaiknya MSU digelar bakda Pilpres, bukan sekarang yang semakin memanas-manasi suasana.

Ala kulli hal, analisis ini hanya mencari benang merah. Saya pun tidak yakin analisis ini adalah sebuah kebenaran atau sekedar tuduhan yang tak berdasar. Bila saja ini adalah kebenaran, maka MSU harus mencoba merubah pola pertemuan dari yang polaritatif menjadi partisipatif. Narasi-narasi yang berenergi untuk masuk ke arena politik perlu dihindari. Bila saja analisis ini adalah tuduhan tak berdasar dan salah, maka saya harus menghaturkan maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin perlu ada artikel pembanding yang bisa membuat saya yakin bahwa MSU adalah murni kegiatan ulama layaknya konferensi ulama kemarin di Jakarta yang mempertemukan ulama internasional dan para mufti. Artikel pun harus sifatnya membangun informasi yang jernih dan jujur. Bagi saya, fenomena MSU ini layak diuji secara akademik, apakah ini adalah fenomena endemic, atau hanya sekedar mau mengkampanyekan Tasik sebagai kota seribu pesantren yang indah. Wallahu a’lam. {}

Bumisyafikri, 24/7/2018

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *